Saat Ini Negara Sedang Membangun Diktator Konstitusional

Saat Ini Negara Sedang Membangun Diktator Konstitusional

Ada banyak penumpukan masalah yang terjadi di Indonesia namun hanya diselesaikan dengan menyalahkan rakyat. Hal inilah yang tengah dibangun pemangku negara dengan membentuk sistem kediktatoran konstitusional dimana semua keputusan berdasarkan keinginan bersama bukan atas masukan dari rakyat.


Ada banyak undang undang yang dibuat pemerintah dan parlemen yang berujung pada pembungkaman suara rakyat. Sehingga kekuasaan murni ditangan penguasa dan elit politik.

"Di Indonesia ada gejala itu, membangun kediktatoran konstitusional. Ini ajaran Leninisme yang mendekati komunisme. Lihat saja semua aturan dibalut dengan undang-undang yang sejatinya membangun kediktatoran," ungkap salah satu presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Prof Din Syamsudin pada diskusi virtual RMOL, Kamis (8/10/2020) .

Din menyebutkan, saat ini istana membuat berbagai tuduhan rakyat sebagai biang kerok, dan dinilai membuat kegaduhan.

"Logika yang dikembangkan yakni pertama menyalahkan rakyat. Semua masalah yang timbul di negara ini adalah akibat ulah rakyat dan pemerintah tidak mau disalahkan. Kedua melakukan ancaman kepada rakyat yakni rakyat melakukan upaya perbaikan dianggap melakukan kegaduhan. Ini disampaikan langsung kepala staf Presiden, Pak Moeldoko bahkan dikatakan langsung pimpinannya langsung (presiden)," terang mantan Ketua Umum PB Muhammadiyah ini.

Ada satu alasan , ada masalah besar ketika pemangku amanah, punya pemikiran apa yang terjadi bukan saya tapi rakyat. Membangun kedikdatoran konstitusional. Dibalut dengan UU yang sejati membangun kediktatoran. Ini ajaran Leninisme yang mendekati komunisme.

"Lihat saja himbauan PBNU, PB Muhamadiyah, MUI untuk menunda Pilkada tapi dianggap angin lalu. Sekarang para Paslon saja ada yang kena Covid, bahkan KPU nya juga kena. Kalau tidak ada pesanan yah mana mungkin dibatalkan. Padahal kita tahu Pilkada itu bisa saja menimbulkan klaster baru, tapi tetap saja lanjut." tegas Din Syamsudin.

"Soal Pilkada, jangan dianggap remeh Covid 19. Jangan ada sikap meremehkan. Elit elit bangsa ini meremehkan, ada menteri yang ngomong hidup di daerah tropis, makan pedas. Saya lihat elit bangsa ini sombong, angkuh dan meremehkan Covid 19," tambahnya.

Terkait Omnibuslaw Cipta Kerja, Din Syamsudin meminta Presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja yang baru disahkan. Aturan itu dinilai sangat merugikan rakyat.

"Satu sikap keras kepala dari pemerintah adalah soal omnibuslaw Cipta Kerja. Ini bahaya bagi pemerintah sendiri. Harusnya Presiden beri pernyataan, jangan menonton demo dari kejauhan," tegasnya lagi.

Selain itu ada upaya pembungkaman dari pemerintah terhadap mereka yang bersikap kritis. Pembungkaman itu dihembuskan dengan menyebutkan barisan sakit hati, orang orang gagal. Bahkan ada yang menyelidiki harta kekayaan.

KAMI dibentuk lanjutnya karena terjadi penumpukan masalah dari penyelenggara negara. KAMI ini merupakan gerakan moral. Gerakan ini tidak akan mulus dan sudah diantisipasi.

"Jangan dihalangi, kalau dihalangi KAMI malah lebih bersemangat. Semakin ditekan malah semakin semangat," ucap Din.