KPK Minta Pemkot Palembang Segera Berikan Data Fasum-Fasos

KPK Minta Pemkot Palembang Segera Berikan Data Fasum-Fasos

Berbagai cara dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Korsupgah Wilayah II Bidang Pencegahan, untuk mencegah perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi terhadap aset-aset milik negara.


Untuk itu melalui Korsupgah Wilayah II Bidang Bencegahan, lembaga anti rasuah tersebut meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang segera memberikan data pasti Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) dari 1.135 Pengembang yang ada di Palembang.

"Kami minta minggu ketiga November sudah ada data signifikan," kata Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah II Asep Rahman, saat berkunjung ke Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Kamis (15/10/2020).

Asep menuturkan, peran KPK tidak hanya melalukan penindakan. Lembaga ini juga berfungsi untuk melakukan tata kelola terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Untuk itu, pihaknya ingin mengetahui mana saja pengembang yang memiliki fasum dan fasos, tapi belum diserahkan ke Pemerintah Daerah.

"Mungkin terlihat ringan, tapi penyerahan fasum dan Fasos tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat karena utilitasnya menjadi tanggung jawab pemerintah," terangnya.

Nantinya, langkah penertiban Fasum dan Fasos di Palembang, akan menjadi percontohan bagi daerah lainnya khususnya di Sumsel. Sebab, selama ini Kota Palembang dalam sejarahnya selalu menjadi role model bagi Provinsi Sumatera Selatan, dalam konteks pemda yang selalu menduduki posisi pertama untuk tata kelola pemerintahan yang bersih, mulia dari manajemen aset, ASN, dan lain sebagainya.

"Kami bertekad dan sepakat menjadikan Pemkot Palembang sebagai Pemda pertama, yang menjalankan program penyerahan fasilitas umum dan sosial dari pengembang. Apalagi, populasi terbesar pengembang ada di sini. Untuk itu langkah cepat dilakukan agar di pekan ke tiga November sudah bisa dilakukan serah terima. Nanti kita lihat progresnya, paling tidak target kami 35 pengembang sudah lakukan penyerahan," jelasnya.

Asep mennerangkan, akan melaksanakan proses publikasi ke masyarakat mana saja fasum dan Fasos yang sudah serahkan. Karena dalam aturan Permendagri, Perda dan Perwali pun telah jelas mengatur kewajiban penyerahan fasum dan Fasos ke Pemerintah daerah.

"Aturan mainnya sudah ada, nah tinggal bagaimana implementasinya. Kalau mereka tidak mau menyerahkan dalam aturannya juga jelas tertulis sanksi yang bisa saja diberikan," tandasnya.

Sementara itu, Walikota Palembang, Harnojoyo melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, akan segera menindaklanjuti apa yang dipinta KPK terkait aset fasum dan fasos yang belum diserahkan pengembang.

"Dari total 1.135 pengembang baru tujuh pengembang yang menyerahkan, dengan total luas yang diserahkan 121.872,55 M2. Sedangkan, untuk perumahan dari 18 Kecamatan Kecamatan Sukarami menempati posisi tertinggi dengan total 75 pengembang," ungkapnya.

Adapun kata Dewa, langkah yang akan dilakukan pemerintah, dengan mendorong asosiasi agar pengembang menyerahkan fasum dan Fasos.

"Kita akan minta pengembang secepatnya meminta pengembang menyerahkan fasum dan fasos. Dimana, Dinas PRKP sebagai sekretariatnya," tandasnya.[ida]